BENGKULU — Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu menggelar sidak maraton ke sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah menerima gelombang laporan masyarakat, termasuk kasus keracunan massal yang menimpa anak-anak penerima manfaat. Inspeksi di tiga kabupaten dan satu kota sejak 19 hingga 22 Mei 2026 itu menemukan pelanggaran standar operasional yang berulang di mayoritas dapur mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan ini kemudian dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan jajaran pengurus Perwakilan Himpunan Mitra Dapur Generasi Emas (HMD-GERMAS) Regional Bengkulu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, membeberkan pola temuan yang hampir seragam di seluruh dapur yang diinspeksi. Standar operasional belum layak, tata kelola limbah amburadul, hingga jaminan keselamatan pekerja menjadi catatan kritis.
“Masih banyak dapur mitra yang belum mengantongi sertifikat halal, sertifikat kelaikan instalasi gas, izin lingkungan, hingga sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang belum memenuhi parameter baku mutu standar,” ungkap Usin di hadapan pengurus HMD-GERMAS.
Seluruh evaluasi akan dirangkum dalam rapor performa tertulis. Laporan tersebut akan diserahkan secara resmi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan SPPG Regional Bengkulu, lengkap dengan klausul rekomendasi skorsing atau penghentian sementara bagi dapur yang rawan pelanggaran standar.
Usin menegaskan bahwa rangkaian sidak tersebut murni fungsi pengawasan, bukan untuk menjatuhkan kredibilitas para pengelola dapur. Langkah ini diambil sebagai respons cepat atas Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa keracunan massal yang menimpa anak-anak penerima manfaat, ditambah aksi unjuk rasa mahasiswa yang menuntut penghentian program.
“Kami di DPRD ini menjadi tempat semua persoalan dilaporkan. Jika tidak kami respons, maka kami dianggap tidak bekerja,” kata Usin.
Ia menambahkan, jika ditemukan dapur dengan kondisi kritis dan membahayakan tetapi masih beroperasi, pihaknya akan meminta BGN menghentikan sementara sampai dilakukan perbaikan total.
Dari sisi mitra, Ketua HMD-GERMAS Regional Bengkulu, Wehelmi, mengakui bahwa para pemilik dapur masih terseok-seok menghadapi kendala di lapangan. Penyebab utamanya adalah fluktuasi Petunjuk Teknis (Juknis) dan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang kerap berubah-ubah dari pusat.
“Ini menjadi tantangan bagi kami sebagai pemilik dapur. Juknis sudah empat kali berubah. Kami sudah berjalan dan mengeluarkan anggaran besar, tetapi harus menyesuaikan lagi karena aturan berubah,” ujar Wehelmi.
Ketidakpastian regulasi ini memaksa para pelaku usaha melakukan penyesuaian ulang secara berulang, padahal mereka sudah menggelontorkan modal investasi dan biaya operasional yang masif di awal program. Wehelmi pun meminta dukungan dari semua pihak untuk bersama-sama memperbaiki tata kelola program.
Sebagai bentuk komitmen, Wehelmi menyatakan siap menginstruksikan seluruh anggota HMD-GERMAS yang masih menggunakan armada operasional berpelat nomor luar daerah untuk segera mengurus mutasi kendaraan menjadi berpelat BD (Bengkulu). Langkah ini dinilai sebagai kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
“Kami akan menyampaikan kepada seluruh mitra dapur untuk melakukan mutasi kendaraan ke pelat Bengkulu,” tambahnya.
Sekretaris HMD-GERMAS Regional Bengkulu, Ir. Supriyanto, menegaskan bahwa seluruh poin rekomendasi perbaikan dari DPRD akan langsung dieksekusi secara konkret di tingkat tapak. “Kami siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi temuan secara tertulis agar program ini tetap berlanjut. Jika ada dapur yang tidak menindaklanjuti, silakan disampaikan,” pungkasnya.