BENGKULU — Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menegaskan bahwa data spasial bukan lagi sekadar peta digital. “Ini adalah fondasi untuk kebijakan yang tepat sasaran,” ujarnya dalam Workshop Pemanfaatan Data MapBiomas Indonesia di Hotel Mercure Bengkulu, Rabu (13/5).
Workshop yang digelar seharian itu menghadirkan materi tentang analisis data geospasial berbasis penginderaan jauh. Peserta dari berbagai dinas teknis diajak membaca perubahan bentang alam secara periodik, termasuk deforestasi, perluasan lahan terbangun, dan degradasi lahan gambut.
Pemanfaatan data ini dinilai krusial untuk menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang adaptif. Selama ini, banyak kebijakan pembangunan di daerah masih menggunakan data usang yang tidak mencerminkan kondisi lapangan terkini.
MapBiomas Indonesia menyediakan data tutupan lahan tahunan dari tahun 2000 hingga sekarang dengan resolusi spasial 30 meter. Platform ini memungkinkan pemerintah daerah membandingkan kondisi lahan antarperiode tanpa harus melakukan survei lapangan yang memakan waktu dan biaya besar.
Nelly Alesa menyebut, ke depan data tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPD) agar setiap keputusan investasi dan infrastruktur memiliki dasar ilmiah yang kuat.
Dengan data spasial yang akurat, Pemprov Bengkulu bisa memetakan wilayah rawan banjir dan longsor secara presisi. Hal ini berdampak langsung pada penentuan lokasi permukiman, jalur evakuasi, hingga alokasi anggaran mitigasi bencana.
Selain itu, data perubahan tutupan lahan membantu mengawal kelestarian kawasan hutan lindung dan daerah aliran sungai (DAS) yang menjadi sumber kehidupan masyarakat Bengkulu.
Workshop ini juga menjadi ajang penguatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Pemprov Bengkulu. Para analis dan perencana program dilatih mengoperasikan platform MapBiomas serta menginterpretasi data spasial untuk kebutuhan masing-masing sektor.
“Kami ingin setiap dinas tidak hanya menerima data, tapi mampu membaca dan menggunakannya dalam pengambilan keputusan,” kata Nelly Alesa.
Pemprov Bengkulu menyebut pemanfaatan data geospasial membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Tanpa sinergi, data hanya akan menjadi tumpukan file tanpa dampak.
Ke depan, Pemprov Bengkulu berencana mengadakan pelatihan lanjutan dan menyusun peta jalan integrasi data spasial ke dalam seluruh dokumen perencanaan daerah. Targetnya, pada 2027 setiap keputusan pembangunan sudah berbasis bukti spasial yang terverifikasi.