BENGKULU — Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memetakan langkah konkret untuk menghapus titik buta sinyal telekomunikasi di wilayahnya. Melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik), pemerintah daerah menyodorkan usulan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) untuk empat lokasi strategis yang selama ini tidak terjangkau sinyal internet.
Usulan tersebut disampaikan langsung kepada Senator DPD RI daerah pemilihan Bengkulu, Destita Khairilisani, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini menjadi ruang koordinasi untuk menyelaraskan program daerah dengan kebijakan percepatan infrastruktur digital di tingkat pusat.
Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menjelaskan bahwa ketersediaan akses telekomunikasi merupakan fondasi utama dalam mewujudkan program Bengkulu Smart Province. Ia menekankan bahwa kehadiran perwakilan daerah di pusat diharapkan mampu mengawal aspirasi tersebut agar segera terealisasi.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Senator Ibu Destita ke kantor kami, sehingga kami bisa menyampaikan aspirasi dan dukungan,” ujar Nelly.
Fokus utama yang diusulkan adalah intervensi infrastruktur pada empat titik krusial. Nelly menyebutkan bahwa keterbatasan akses internet di beberapa desa masih menjadi penghambat utama pelayanan publik berbasis digital dan pertumbuhan ekonomi kreatif di tingkat lokal.
“Salah satunya untuk pembangunan BTS untuk empat daerah blank spot yang ada di Provinsi Bengkulu,” katanya.
Selain persoalan menara pemancar, Pemprov Bengkulu juga menyoroti keterbatasan kapasitas penyimpanan data pemerintahan. Saat ini, kebutuhan akan dukungan Pusat Data Nasional (PDN) menjadi mendesak seiring dengan integrasi berbagai sistem aplikasi layanan publik yang mulai berjalan masif.
Nelly menambahkan, transformasi digital tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga kesiapan sistem data terpadu dan kualitas personel yang mengoperasikannya. Program Satu Data Bengkulu kini memerlukan sokongan teknis dan anggaran yang lebih kuat dari pemerintah pusat.
“Program lain seperti Satu Data Bengkulu juga memerlukan support, selain itu peningkatan SDM dan sarana prasarana. Sehingga terciptanya transformasi digital smart province,” lanjut Nelly.
Upaya melobi pusat sebenarnya telah dilakukan secara intensif oleh Gubernur Bengkulu. Sebelumnya, kepala daerah telah menemui Menteri Komunikasi dan Digital RI guna membahas penanganan desa-desa dengan sinyal lemah (weak signal) yang tersebar di beberapa kabupaten.
Kehadiran Senator Destita Khairilisani dalam koordinasi ini diharapkan memperkuat posisi tawar Bengkulu dalam mendapatkan alokasi program strategis nasional. Selain membahas blank spot, pertemuan tersebut juga mendalami pengembangan digitalisasi pelayanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat luas.