Pemprov Bengkulu Percepat Persiapan Sekolah Rakyat, Status Lahan Jadi Fokus Utama
BENGKULU – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mengakselerasi realisasi proyek strategis nasional di bidang pendidikan melalui pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kota Bengkulu. Saat ini, perhatian utama pemerintah daerah diarahkan pada pemantapan status lahan sebagai prasyarat dimulainya pembangunan fisik sekolah tersebut.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat yang mengklaim memiliki lahan di lokasi rencana pembangunan. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (14/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni. Pembahasan difokuskan pada aspek legalitas serta kronologis kepemilikan lahan seluas kurang lebih 93.720 meter persegi yang terletak di Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar.
Herwan menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan program prioritas nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai ketentuan.
“Sekolah Rakyat ini merupakan atensi khusus dari Presiden dan harus kita sukseskan bersama. Pemerintah provinsi telah menyiapkan lahan, melakukan pematangan lahan, serta penentuan titik nol yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujar Herwan.
Ia menjelaskan, hingga saat ini proses pematangan lahan telah dilakukan, dan Kementerian Pekerjaan Umum juga telah menetapkan titik nol sebagai penanda dimulainya tahapan konstruksi fisik.
Dalam menyelesaikan persoalan lahan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menekankan pentingnya transparansi dan kepatuhan terhadap prosedur hukum. Setiap masukan maupun keberatan dari masyarakat, kata Herwan, akan ditampung dan dikaji secara objektif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Semua aspirasi kita dengarkan, kita telaah kronologis dan dasar hukumnya, lalu diselesaikan sesuai prosedur yang berlaku. Harapan kami, seluruh pihak dapat mendukung pendirian Sekolah Rakyat ini,” ungkapnya usai rapat.
Pemerintah provinsi menargetkan pembangunan gedung Sekolah Rakyat di Kota Bengkulu dapat rampung sepenuhnya pada tahun 2026. Dengan target tersebut, fasilitas pendidikan ini diharapkan sudah siap digunakan pada tahun ajaran baru mendatang.
Selain di Kota Bengkulu, program Sekolah Rakyat juga direncanakan dikembangkan di wilayah Kabupaten Kaur sebagai bagian dari pemerataan akses pendidikan di Provinsi Bengkulu.
Sementara menunggu rampungnya pembangunan gedung permanen, kegiatan belajar mengajar bagi siswa SRMA 6 Kota Bengkulu telah berjalan sejak tahun 2025. Untuk sementara, proses pembelajaran dilaksanakan di Sentra “Dharma Guna” milik Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat mengusung konsep pendidikan berasrama dengan pembiayaan 100 persen gratis bagi peserta didik dari jenjang SD hingga SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program ini ditujukan khusus untuk menjangkau anak-anak dari kategori ekonomi miskin ekstrem agar tetap memperoleh hak pendidikan yang layak.
Dengan sistem pembelajaran yang fleksibel namun tetap mengacu pada kurikulum nasional, lulusan Sekolah Rakyat akan mendapatkan ijazah yang setara dengan sekolah formal lainnya. Seluruh kebutuhan operasional sekolah didukung melalui kolaborasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta kemitraan dengan sektor swasta.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, sekaligus memutus rantai kemiskinan melalui penguatan sumber daya manusia di daerah.