BENGKULU — Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengakui kondisi keuangan daerah saat ini tidak sebesar masa lalu, namun menegaskan hal itu bukan alasan untuk berhenti bekerja. Ia menyebut tekanan anggaran yang dihadapi hampir seluruh provinsi harus disikapi dengan bijak, bukan dengan berpangku tangan.
Menurut Helmi, keterbatasan fiskal justru menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk berbenah. Perbaikan jalan, kualitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan tetap harus berjalan meski ruang belanja daerah menyempit.
Mengapa Efisiensi Anggaran Jadi Persoalan Serius
Helmi menilai seluruh provinsi di Indonesia kini menghadapi situasi serupa, yaitu badai efisiensi anggaran. Kondisi itu membuat pemerintah daerah harus memutar otak agar program prioritas tidak terhenti.
Sebagai manusia biasa, ia mengaku cukup khawatir dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Namun kekhawatiran itu, katanya, tidak boleh mengalahkan kewajiban memenuhi kehendak rakyat.
"Suka tidak suka, kondisi ini kita harus hadapi, kita tak bisa hanya berpangku tangan dan hanya pasrah dengan kondisi keuangan karena kebutuhan masyarakat terkait jalan mulus, pelayanan kesehatan dan pendidikan dan lainnya harus tetap berjalan," kata Gubernur, Selasa (29/9).
Janji Politik Dinilai Wajib Hukumnya Ditunaikan
Helmi menegaskan bahwa memenuhi keinginan rakyat merupakan janji politik yang wajib hukumnya untuk ditunaikan. Ia tidak ingin janji kampanye hanya berhenti sebagai retorika politik semata.
Karena itu, ia bersama Wagub Mi'an berkomitmen menjalankan roda pemerintahan yang berbasis bantu rakyat. Perbaikan infrastruktur dan dorongan pertumbuhan ekonomi Bengkulu menjadi dua fokus utama di tengah keterbatasan finansial saat ini.
Rp 600 Miliar untuk Infrastruktur di Tahun Pertama
Pemprov Bengkulu mencatatkan rekor perdana dalam sejarah pemerintah daerah dengan menganggarkan Rp 600 miliar di APBD untuk infrastruktur. Anggaran itu digelontorkan pada tahun pertama kepemimpinan Helmi-Mi'an.
Menurut Gubernur, langkah tersebut menjadi bukti bahwa APBD untuk rakyat bukan sekadar slogan. Meski demikian, ia mengakui pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya selesai dan akan dilakukan secara bertahap.
"APBD untuk rakyat bukan hanya slogan, terbukti di tahun pertama kita anggarkan Rp. 600 miliar untuk infrastruktur dan memang belum selesai, tapi kita terus berupaya meskipun harus bertahap karena keterbatasan yang kita miliki," tuturnya.
Apa Langkah Selanjutnya
Helmi memastikan pemerintah provinsi akan terus mendorong perbaikan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi daerah. Prioritas lain yang tetap dijaga adalah kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan bagi warga Bengkulu.
Ia meminta seluruh jajaran pemprov mencari solusi terbaik agar program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tidak terdampak pemangkasan anggaran. Upaya itu, katanya, akan dijalankan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
