BENGKULU — Perum BULOG Wilayah Bengkulu menggelontorkan ribuan ton beras ke pasar rakyat dan kios pangan dalam dua bulan terakhir. Langkah ini merupakan bagian dari instruksi Badan Pangan Nasional untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas pokok.
Kepala Perum BULOG Bengkulu, Dody Syahrial, menyebut stok beras yang dikelola pihaknya mencapai 5.770 ton hingga pekan pertama Juni 2026. Jumlah itu dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan program bantuan sosial, SPHP, dan cadangan pemerintah daerah.
Bantuan Pangan Tersalur ke 225.328 Kepala Keluarga
Realisasi penyaluran bantuan pangan beras per 6 Juni 2026 telah mencapai 83,43 persen. Pemerintah menargetkan seluruh bantuan rampung pada akhir Juni 2026.
Dody menjelaskan, percepatan distribusi ini diyakini mampu memperkuat daya beli sekaligus meredam tekanan harga di tingkat konsumen. “Kombinasi bantuan pangan dan beras SPHP menjadi langkah efektif menjaga keseimbangan pasokan,” ujarnya, Sabtu (7/6/2026).
3.554 Ton Beras SPHP Disalurkan Lewat Pasar dan GPM
Selain bantuan pangan, BULOG Bengkulu telah mendistribusikan 3.554 ton beras SPHP. Beras program ini disalurkan melalui pasar tradisional, kios pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan jaringan pengecer resmi.
“Penyaluran beras SPHP terus kami percepat dan perluas agar manfaatnya dirasakan merata,” kata Dody.
Pemerintah menilai beras SPHP merupakan instrumen strategis untuk memastikan masyarakat tetap bisa membeli beras dengan harga terjangkau. BULOG juga memastikan seluruh Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dalam kondisi aman dan siap digelar kapan saja.
Stok Aman, Masyarakat Diimbau Tidak Panik
Dody mengajak masyarakat tidak khawatir terhadap kecukupan pasokan. “Stok beras dalam kondisi sangat mencukupi. BULOG bersama Badan Pangan Nasional dan seluruh pemangku kepentingan akan terus bekerja memastikan harga beras tetap stabil,” tutupnya.
Data BULOG mencatat, realisasi bantuan pangan di Bengkulu lebih cepat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Percepatan ini didukung oleh perbaikan sistem distribusi dan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.
