BENGKULU — Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menerima langsung sertifikat tersebut dari Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko Bursa Efek Indonesia (BEI), Abdul Munim, bersama Kepala Pengembangan Carbon Trading dan Inisiatif Baru BEI, Edwin Hartanto. Penyerahan dilakukan pada 16 Oktober 2026, setelah proses retirement Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPE-GRK) di IDXCarbon rampung.
Angka kompensasi 100 ton CO?e sedikit melampaui hasil pengukuran jejak karbon KPwBI Bengkulu sepanjang Januari–Oktober 2026, yakni sekitar 98,5 ton CO?e. Pengukuran mencakup penggunaan energi, operasional kendaraan, perjalanan dinas, serta penyelenggaraan kegiatan kelembagaan.
Unit karbon yang dibeli dan di-retire berasal dari proyek Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg) Sei Mangkei berkapasitas 2,4 MW di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Proyek itu memanfaatkan limbah cair kelapa sawit atau Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai sumber energi terbarukan.
Pemanfaatan POME mendukung pengurangan emisi gas rumah kaca sekaligus pengembangan energi bersih nasional. Hasil pengukuran jejak karbon menjadi dasar perumusan langkah mitigasi emisi yang lebih terukur.
Di luar mekanisme pasar karbon, KPwBI Bengkulu menjalankan penghijauan bersama pemerintah daerah, BUMN, TNI, kelompok tani, dan masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 500 bibit pohon telah ditanam dan didistribusikan.
KPwBI Bengkulu juga berpartisipasi dalam gerakan penanaman mangrove untuk mendukung pelestarian ekosistem pesisir. Kolaborasi itu memperluas gerakan penghijauan sekaligus meningkatkan kepedulian pemangku kepentingan terhadap keberlanjutan lingkungan.
Prinsip ekonomi sirkular diterapkan dalam pengelolaan Limbah Racik Uang Kertas (LRUK). Sebanyak 12,6 ton LRUK dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif di PLN Nusantara Power, Muara Enim, Sumatera Selatan, dan menghasilkan lebih dari 14.485 kWh energi listrik.
Residu pembakaran LRUK diolah kembali menjadi bahan baku paving block. Produk tersebut dipakai di area urban farming Program Jaga Dapur yang berada di lingkungan rumah dinas KPwBI Bengkulu. Inisiatif ini menerapkan prinsip reduce, reuse, recycle melalui pengurangan limbah dan penciptaan nilai tambah.
Program Jaga Dapur memanfaatkan lahan produktif untuk memperkuat ketahanan pangan rumah tangga. KPwBI Bengkulu menempatkan urban farming sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi daerah.
Wahyu menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Bank Indonesia mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam pelaksanaan tugas dan operasional kelembagaan.
"Inisiatif carbon offset merupakan bagian dari transformasi berkelanjutan yang kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas kelembagaan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan," ujar Wahyu.
Ia menambahkan bahwa pengukuran jejak karbon, pengurangan emisi, penghijauan, pengelolaan limbah, dan kompensasi karbon diarahkan menjadikan KPwBI Bengkulu contoh nyata penerapan ekonomi dan keuangan hijau.
Ke depan, KPwBI Bengkulu akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan komunitas untuk mendorong praktik ekonomi rendah karbon. Pengukuran jejak karbon akan dilakukan berkala, disertai peningkatan efisiensi operasional dan optimalisasi pengelolaan limbah.
Aksi penghijauan dan evaluasi kebutuhan kompensasi karbon juga masuk dalam rencana lanjutan. Langkah itu diarahkan mendukung ekonomi dan keuangan hijau yang inklusif serta agenda transisi menuju ekonomi rendah karbon.