JAKARTA — Elisa menilai ketidakakuratan data desil menjadi penyebab utama tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial di Bengkulu. Keluhan itu, menurutnya, muncul dari banyak warga di daerah pemilihannya yang seharusnya berhak menerima bansos tetapi justru tidak masuk dalam data penerima.
Kepada BPS RI, ia menyampaikan tiga masukan utama dalam rapat tersebut. Masukan pertama menyangkut keterlibatan aparat tingkat bawah dalam proses pendataan.
Elisa meminta BPS berkolaborasi dan melibatkan pemerintah desa, kelurahan, hingga RT/RW dalam proses pendataan. Aparat di tingkat paling bawah dinilai paling memahami kondisi ekonomi riil masyarakat di lingkungannya.
Masukan kedua, ia mendesak BPS mempercepat proses perubahan status desil. Regulasi pemutakhiran data yang saat ini dilakukan tiga bulan sekali diminta diubah menjadi satu bulan sekali.
Dengan begitu, masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi bisa segera mendapatkan haknya tanpa menunggu lama.
Masukan ketiga, Elisa meminta BPS melakukan sosialisasi masif hingga ke tingkat desa dan kelurahan mengenai tata cara dan persyaratan pengajuan perubahan desil. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mekanismenya.
Kepada Menteri Sosial, Elisa menyampaikan enam poin penting. Pertama, ia meminta Kemensos dan BPS duduk bersama mencari solusi agar persoalan perubahan desil yang menghambat penyaluran bansos dapat segera ditangani.
Kedua, ia meminta percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mukomuko. Elisa juga mendorong penambahan kuota untuk jenjang SMP dan SMA.
Ketiga, ia meminta jaminan dan kejelasan terkait kelanjutan pendidikan bagi anak-anak lulusan Sekolah Rakyat. Salah satu pertanyaannya, apakah mereka akan dijamin mendapatkan Kartu Indonesia Pintar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Keempat, Elisa mendorong Kemensos berkolaborasi dengan panti-panti asuhan agar anak-anak yang telah menginjak usia SD diprioritaskan masuk ke Sekolah Rakyat.
Kelima, ia meminta Kemensos secara masif mengajak dan memastikan anak-anak dari keluarga prasejahtera yang masuk kategori desil 1 dan 2 dapat bersekolah di Sekolah Rakyat.
“Bansos dan akses pendidikan harus benar-benar sampai kepada yang berhak. Ini soal keadilan bagi masyarakat di daerah,” tegas Elisa.
Persoalan perubahan desil berdampak langsung pada penyaluran bansos di Bengkulu. Warga yang kondisi ekonominya membaik atau memburuk kerap tidak tercatat dalam data terbaru, sehingga penerima bantuan tidak sesuai kondisi riil di lapangan.
Percepatan pemutakhiran data dan sosialisasi mekanisme pengajuan menjadi dua hal yang dinilai Elisa paling mendesak. Tanpa keduanya, ia menilai warga kesulitan mengakses haknya meski memenuhi syarat.
Rapat kerja bersama Mensos dan Kepala BPS RI menjadi forum bagi anggota DPD RI untuk menyuarakan persoalan daerah. Tindak lanjut dari masukan tersebut belum disebutkan dalam rapat.