BENGKULU — Komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kodam XXI/Radin Inten, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu diteken di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (3/9/2026). Kerja sama ini difokuskan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga miskin, penduduk di wilayah terisolir, serta daerah yang membutuhkan penanganan darurat.
Gubernur Bengkulu Helmi Hasan meminta agar kesepakatan yang telah ditandatangani tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Ia menginstruksikan para kepala daerah untuk segera membuat PKS yang lebih teknis di tingkat perangkat daerah.
“Tindak lanjut ini diperlukan agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat berjalan secara selaras, akuntabel, dan transparan,” ujar Helmi dalam sambutannya.
Pangdam XXI/Radin Inten, Mayjen TNI Kristomei Sianturi, menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), khususnya membantu pemerintah daerah. Melalui program bertajuk “Bantu Rakyat di Bumi Merah Putih”, personel dan infrastruktur TNI akan dikerahkan untuk mendukung pembangunan.
“Kita fokus pada program yang langsung menyentuh urat nadi kehidupan masyarakat miskin, terisolir, dan membutuhkan bantuan darurat,” tegas Kristomei.
Keterlibatan personel di lapangan akan diperkuat oleh keberadaan Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang selama ini menjangkau hingga ke desa dan kelurahan terpencil. Langkah ini dinilai efektif untuk memastikan program pembangunan fisik dan nonfisik berjalan tepat sasaran.
Salah satu sasaran utama dalam kerja sama ini adalah rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat kurang mampu. Program ini diarahkan agar warga bisa memperoleh hunian yang sehat, aman, dan layak huni di tengah kondisi ekonomi yang terbatas.
Selain perbaikan rumah, ruang lingkup kerja sama juga mencakup pembangunan infrastruktur prioritas seperti jembatan serta berbagai kegiatan fisik dan nonfisik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pokok masyarakat.
Menanggapi instruksi gubernur, para bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu menyatakan kesiapan untuk mendukung penuh realisasi program. Dukungan tersebut mencakup penyediaan anggaran pendamping serta pemetaan wilayah yang menjadi prioritas penerima intervensi.
Dengan adanya sinergi antara pemprov, pemerintah kabupaten/kota, dan Kodam XXI/Radin Inten, pemerataan pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Kolaborasi ini juga diharapkan berkontribusi signifikan dalam penanganan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai penjuru Bengkulu.