BENGKULU — Ruang kolaborasi yang tengah disusun mencakup empat bidang utama: pemberdayaan masyarakat, peningkatan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan ketahanan sosial. Keempatnya dirancang agar program pembangunan tidak berhenti di level provinsi, tapi benar-benar menyentuh kebutuhan warga di tingkat paling bawah.
Pembahasan draft kesepakatan ini dihadiri langsung Kasiren Korem 041/Gamas Kolonel Inf Aswin Suladi beserta jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Bengkulu. Sementara perwakilan perangkat daerah kabupaten/kota mengikuti rapat secara virtual.
Menurut Herwan, kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas Pemprov Bengkulu, khususnya yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
TNI memiliki posisi strategis dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Selain jaringan yang menjangkau hingga pelosok, TNI dinilai mampu menjadi mitra pemerintah dalam berbagai program yang berkaitan langsung dengan masyarakat.
“Sinergi yang dibangun melalui kesepakatan bersama ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih terintegrasi, efektif, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat desa dan kelurahan,” ujar Herwan.
Dia menambahkan, koordinasi antarinstansi perlu diperkuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan agar program yang berjalan memberikan manfaat nyata bagi warga.
Sementara itu, Kolonel Inf Aswin Suladi menegaskan kesiapan TNI mendukung program pembangunan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kerja sama ini menjadi kekuatan bersama dalam mendorong pembangunan yang lebih efektif, terutama di wilayah yang membutuhkan dukungan dan percepatan.
Setelah draft rampung, kesepakatan bersama akan difinalisasi dan ditandatangani para pihak. Targetnya, program kolaborasi bisa berjalan pada tahun anggaran berikutnya dengan pendekatan yang lebih terpadu antara provinsi, kabupaten/kota, dan TNI.
Herwan menekankan bahwa pembangunan tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak. Keterlibatan TNI dan pemerintah kabupaten/kota diperlukan agar berbagai program berjalan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.