BENGKULU — Rapat koordinasi yang mempertemukan jajaran pemprov, pemkab, dan pemkot se-Provinsi Bengkulu ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. Staf Ahli Gubernur Bengkulu Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Zahirman Aidi, menekankan perlunya komitmen kolektif agar kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau.
"Pengendalian inflasi harus dilakukan secara bersama dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan masyarakat tetap tersedia dengan harga yang terjangkau," ujar Zahirman Aidi dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu.
Dalam forum lintas sektor itu, pemerintah daerah dan BI tidak hanya membahas potensi tekanan inflasi ke depan. Lebih dari itu, rapat menyepakati langkah antisipatif untuk menjamin kelancaran rantai distribusi serta memastikan ketersediaan stok komoditas pangan di pasaran.
Hal ini dinilai krusial mengingat gejolak harga biasanya dipicu oleh terhambatnya pasokan, terutama menjelang hari besar keagamaan atau cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah pesisir Bengkulu.
Di sisi lain, TP2DD mendapat mandat untuk memperluas penggunaan transaksi non-tunai. Integrasi ini diyakini mampu memperkuat ekosistem pembayaran digital, khususnya pada pelayanan publik dan sistem keuangan pemerintah daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana Hidayat, menyebut sinergi antara TPID dan TP2DD menjadi kunci menjaga stabilitas harga sekaligus menopang transformasi digital. "Sinergi TPID dan TP2DD menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat ekosistem digitalisasi daerah," kata Wahyu.
Kolaborasi berkelanjutan ini diharapkan memberikan dampak langsung pada efisiensi transaksi dan pemangkasan birokrasi. Pada akhirnya, daya beli masyarakat di Provinsi Bengkulu tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi nasional.
Melalui koordinasi yang konsisten antara pemprov, kabupaten/kota, dan BI, stabilitas harga bahan pokok diharapkan tidak hanya terjaga saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi gejolak musiman yang kerap terjadi.