BENGKULU — Pernyataan itu disampaikan Habib Aboe Bakar menanggapi kebijakan pemerintah di sektor pangan dan energi, Selasa (19/8). Ia menekankan bahwa kedaulatan pangan tidak bisa direduksi hanya pada angka produksi atau stok yang melimpah. "Pada sektor pangan, kedaulatan berarti kemandirian pangan dengan harga yang terjangkau. Termasuk adanya kemampuan daya beli masyarakat," ujarnya dikutip dari rmol.id.
"Apa gunanya barang ada di pasar kalau rakyat tidak punya uang untuk membelinya?" tegasnya.
Di sektor energi, kritik dialamatkan pada persoalan pemadaman listrik berkala yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Habib Aboe Bakar mendesak pemerintah segera menyelesaikan gangguan distribusi tersebut dan menjamin keadilan harga energi bagi masyarakat prasejahtera. "Sedangkan kemandirian energi berarti tidak boleh lagi ada byar pet, dengan harga token listrik yang ramah untuk kantong rakyat," ujarnya.
Ia juga menyoroti antrean panjang di SPBU yang kerap terjadi. "Tidak ada lagi antrean BBM yang mengular di SPBU. Harus ada jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan dengan harga yang tetap terjangkau," tambahnya.
Pernyataan politikus tersebut menyoroti dua variabel yang selama ini menjadi penopang utama konsumsi rumah tangga. Tekanan inflasi pangan yang bergejolak dan fluktuasi harga energi kerap menjadi pemicu kenaikan biaya hidup, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap.
Bagi pelaku usaha, sinyal dari kalangan legislatif ini bisa menjadi indikator arah kebijakan subsidi dan kompensasi ke depan. Jika daya beli masyarakat tergerus oleh harga pangan dan energi yang tidak stabil, dampaknya akan langsung terasa pada sektor ritel, manufaktur makanan-minuman, hingga industri transportasi logistik.
Pemerintah sendiri selama ini mengklaim stok beras dan cadangan energi nasional dalam kondisi aman. Namun, klaim tersebut dinilai belum menjawab akar persoalan jika distribusi dan harga di tingkat konsumen tidak terkendali.
Dari sisi pasar, pergerakan harga pangan dan energi akan selalu berdampak pada dua indikator utama: inflasi inti dan nilai tukar rupiah. Investor perlu mencermati bagaimana pemerintah merespons tekanan ini, terutama dalam rapat koordinasi terbatas antara Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan otoritas terkait.
Kebijakan yang responsif terhadap persoalan daya beli akan menjadi sentimen positif bagi sektor konsumer dan perbankan. Sebaliknya, jika biaya logistik dan energi terus meningkat, margin emiten di sektor manufaktur akan tertekan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada respons resmi dari Kementerian Pertanian maupun Kementerian ESDM terkait pernyataan Habib Aboe Bakar. Publik dan pelaku pasar masih menunggu langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas harga di dua sektor yang menyentuh hajat hidup orang banyak ini.