BENGKULU — Struktur holding BUMN yang berlapis-lapis menjadi biang keladi lambatnya eksekusi bisnis di lapangan. Arahan langsung Kepala Negara ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah serius merombak cara kerja perusahaan pelat merah agar lebih lincah dan kompetitif.
Sekretariat Kabinet mengonfirmasi instruksi tersebut menyasar langsung raksasa energi dan listrik negara. "Dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN, dan BUMN lainnya," demikian keterangan resmi yang dikutip Senin (10/8/2026).
Rantai birokrasi yang panjang sering kali membuat keputusan strategis di BUMN memakan waktu berbulan-bulan. Dengan memangkas hierarki, pemerintah berharap proses bisnis menjadi lebih ramping, produktivitas naik, dan efisiensi perusahaan terjaga.
Langkah ini bukan sekadar penghematan anggaran. Lebih dari itu, ini adalah upaya membangun BUMN yang responsif terhadap perubahan pasar. Perusahaan dengan struktur ramping biasanya lebih mudah beradaptasi, terutama dalam menghadapi fluktuasi harga komoditas dan percepatan transisi energi.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Pertamina, Simon Alius Mantiri, melaporkan perkembangan program mandatori Biodiesel 50 (B50) kepada Presiden. Program pencampuran bahan bakar nabati berbasis kelapa sawit sebesar 50 persen dengan solar ini resmi berlaku efektif sejak 1 Juli 2026 dan diluncurkan pada 9 Juli 2026.
Selain B50, Pertamina juga memaparkan kesiapan infrastruktur untuk menyambut mandatori bioetanol yang tengah disiapkan pemerintah. Dua program strategis ini menjadi pilar utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, sekaligus mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Rapat terbatas di kediaman pribadi Presiden di Hambalang itu dihadiri sejumlah pejabat kunci. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya tampak hadir mendampingi Presiden.
Kehadiran Simon Alius Mantiri di tengah para pejabat tinggi negara tersebut menegaskan bahwa isu energi dan restrukturisasi BUMN menjadi prioritas yang tidak bisa ditawar lagi.
Pemerintah optimistis penyederhanaan struktur korporasi ini akan berdampak langsung pada kesehatan keuangan BUMN. Dengan birokrasi yang lebih ramping, beban operasional bisa ditekan, sehingga ruang fiskal untuk ekspansi dan inovasi menjadi lebih terbuka.
Pada akhirnya, efisiensi ini diharapkan berujung pada pelayanan publik yang lebih baik, baik itu pasokan energi yang stabil maupun harga yang lebih kompetitif. Restrukturisasi ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi para direksi BUMN untuk membuktikan bahwa perusahaan pelat merah mampu berdiri sejajar dengan swasta dalam hal kecepatan dan efektivitas.