BENGKULU — Praktik perombakan itu terendus saat beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H. Darmawan merombak jajaran Direksi dan Komisaris di PLN Batam, anak perusahaan (AP) PLN, serta mengganti Direksi di PLN Nusantara Power Construction (NPC), perusahaan sub-holding (SH) PLN.
Langkah ini bertolak belakang dengan pernyataan Darmawan sebelumnya. Seorang sumber di PLN Pusat mengungkapkan, Darmawan mengaku masih menunggu arahan dari Danantara untuk mengisi dua posisi direksi yang kosong di PLN Nusantara Power. "Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara," ujar sumber tersebut.
Sumber itu menambahkan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Holding pun belum digelar. Tujuh direksi lainnya juga belum menerima surat keputusan (SK) setelah Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly (Direktur Keuangan) diperpanjang masa jabatannya pada November lalu. "Ya begitu, kami tidak tahu apa kepentingannya dan bagaimana Dirut menjadi komitmen ucapannya," imbuhnya.
Kejanggalan lain terlihat pada posisi Direksi PLN NPC. Jabatan yang setara dengan Senior Manager di Unit Induk itu justru diisi oleh mantan General Manager PLN UID Jawa Agung Murdifi. Padahal, Murdifi seharusnya pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025.
"Padahal pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber tersebut.
Sumber juga menyoroti bahwa perombakan terjadi pada perusahaan yang masih memiliki pejabat, sementara posisi direksi di sub-holding yang kosong justru dibiarkan. Hal ini memicu dugaan adanya kepentingan tertentu di balik langkah Darmawan.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Teuku Yudhistira menilai praktik ini sebagai indikasi abuse of power. Ia mempertanyakan mengapa Darmawan masih bertahan sementara direksi BUMN lain seperti Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog sudah diganti. "Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanyanya.
Yudhistira mendesak Presiden Prabowo melalui Menteri BUMN Erick Thohir untuk merombak jajaran direksi PLN. "Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN. Padahal kalau mau ada penyegaran di PLN, copot Darmo, ganti dengan pihak lain, misalnya dari kader Gerindra yang kini berkuasa di Indonesia," tegasnya.
Tak hanya dugaan abuse of power, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri juga telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. "Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya.