YOGYAKARTA — Ancaman terbesar terhadap program unggulan pemerintah itu bukan terletak pada dapur umum atau logistik, melainkan pada ketidaksiapan produksi pangan di tingkat petani. Dinda menyoroti subsektor peternakan unggas dan telur yang menjadi penopang utama protein dalam MBG, namun justru mengalami tekanan berat akibat kenaikan biaya pakan impor.
Dinda mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) subsektor peternakan turun 1,85 persen pada Juni 2026. Penyebabnya, kenaikan biaya input pakan impor melaju lebih cepat ketimbang kenaikan harga jual produk peternakan. Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas beras, di mana harga di tingkat petani telah melampaui asumsi pemerintah sehingga memicu harga eceran yang tinggi.
"Tantangan kompleks berada pada subsektor peternakan unggas dan telur. Struktur rantai pasok protein hewani memerlukan penguatan agar penyerapan untuk program ini tidak mengurangi pasokan bagi masyarakat umum," kata Dinda dalam keterangan tertulis.
Menurut Dinda, peningkatan permintaan pangan akibat MBG hanya akan dinikmati pedagang perantara jika petani kecil tidak dikonsolidasikan ke dalam kelembagaan yang kuat. Ia mendorong pemerintah memanfaatkan momentum ini untuk membentuk koperasi, kelompok tani, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra resmi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Dengan penguatan kelembagaan, kontrak pasokan dengan SPPG dapat dilakukan melalui skema forward contract. Tanpa itu, peningkatan permintaan hanya akan dinikmati pedagang perantara, bukan petani sebagai produsen utama," ujarnya.
Selain masalah produksi, Dinda menyoroti hambatan likuiditas yang dihadapi UMKM pangan dalam skema pengadaan pemerintah. Banyak pelaku usaha kesulitan melakukan pre-financing karena jeda waktu pencairan pembayaran yang panjang. Hal ini membuat pelaku usaha kecil enggan menjadi mitra program.
Dinda merekomendasikan tiga langkah strategis untuk memperkuat keberlanjutan program. Pertama, penyelarasan regulasi harga acuan beras dengan realitas harga di lapangan. Kedua, integrasi data spasial antara 25.082 unit SPPG dengan pemetaan potensi komoditas daerah. Ketiga, peningkatan investasi infrastruktur sektor hulu seperti cold storage.
"Keberhasilan program di hilir tidak boleh dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan pelaku ekonomi pertanian di sektor hulu. Penguatan sektor hulu merupakan prasyarat utama agar manfaat program ini berlangsung berkelanjutan sebagai investasi kualitas sumber daya manusia Indonesia," tegas Dinda.