BENGKULU — Hasan menegaskan bahwa momentum Konferprov harus dimanfaatkan untuk mengembalikan marwah organisasi melalui proses pemilihan yang jujur, adil, dan bebas sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PWI. Ia menyoroti kekhawatiran bahwa organisasi profesi ini hanya dikelola untuk mengakomodasi kepentingan satu kelompok atau jaringan media tertentu.
"PWI Bengkulu harus berdiri untuk semua anggota, bukan hanya mementingkan wartawan yang berasal dari satu grup media tertentu. Organisasi ini tidak boleh dikuasai atau diarahkan hanya untuk kepentingan jaringan perusahaan media tertentu," kata Hasan dalam pernyataannya, Senin.
Menurutnya, PWI adalah organisasi profesi yang anggotanya berasal dari berbagai perusahaan media. Oleh karena itu, seluruh anggota harus mendapatkan perlakuan, kesempatan, pelayanan, dan ruang yang sama dalam organisasi. Ketua terpilih nantinya tidak boleh hanya menjadi pemimpin bagi wartawan dari grup medianya sendiri.
Hasan secara khusus meminta panitia Konferprov menyiapkan bilik suara dan menerapkan pemungutan suara secara langsung, bebas, dan rahasia. Permintaan ini mengacu pada ketentuan ART PWI yang menyebutkan bahwa pemilihan Ketua PWI Provinsi dan Ketua Dewan Kehormatan harus dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia.
"Karena aturan menyebutkan rahasia, panitia harus menyiapkan bilik suara. Jangan mengulang voting terbuka seperti periode sebelumnya karena pilihan anggota dapat diketahui dan berpotensi menimbulkan tekanan," ujarnya.
Ia menambahkan, pemungutan suara terbuka dapat membuat anggota tidak bebas menentukan pilihan, terutama jika terdapat relasi kerja atau tekanan dari lingkungan grup media tertentu. Prinsip kerahasiaan suara, menurut Hasan, harus diwujudkan melalui mekanisme teknis yang jelas, mulai dari penyediaan surat suara, bilik suara, kotak suara, saksi, hingga proses penghitungan yang transparan.
Hasan juga meminta panitia bersikap netral serta tidak memberikan keuntungan kepada calon atau jaringan media tertentu. Ia menilai, seluruh tahapan konferensi harus dilaksanakan berdasarkan aturan organisasi, bukan berdasarkan kekuatan perusahaan atau kelompok media.
"Pemilihan rahasia bukan sekadar urusan teknis. Ini menyangkut kebebasan anggota, keadilan bagi seluruh calon, dan legitimasi kepemimpinan yang dihasilkan," tegas mantan Ketua PWI Rejang Lebong itu.
Menurut Hasan, marwah organisasi hanya dapat dikembalikan apabila PWI dikelola secara profesional, terbuka, dan mengutamakan kepentingan seluruh anggota. Ia menekankan bahwa PWI harus hadir untuk melindungi wartawan, meningkatkan kompetensi, dan memperjuangkan kesejahteraan seluruh anggota, bukan menjadi kendaraan untuk memperkuat kepentingan satu grup media tertentu.