BENGKULU — Hasil kajian Yayasan Genesis Bengkulu menunjukkan bahwa abrasi pesisir di Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Sepanjang periode 2002 hingga 2024, luas daratan yang hilang mencapai 712,81 hektare, tersebar di 109 desa pada tujuh kabupaten dan kota.
"Berdasarkan hasil kajian kami pada 2026 ini, sepanjang periode 2002 sampai 2024 telah terjadi kehilangan daratan seluas 712,81 hektare yang tersebar di 109 desa pada tujuh kabupaten dan kota," kata Kepala Divisi Riset dan Kajian Agraria Yayasan Genesis Bengkulu, Selvia Ayunetra, di Bengkulu, Rabu (24/6/2026).
Kajian bertajuk Darurat Abrasi Pesisir Provinsi Bengkulu 2026 mencatat bahwa abrasi aktif terjadi di sepanjang 190,24 kilometer garis pantai. Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah pesisir Bengkulu berada dalam tekanan berat akibat pengikisan oleh gelombang laut.
Selvia menjelaskan, fenomena ini bukan sekadar hilangnya daratan. Abrasi mengancam langsung permukiman warga dan infrastruktur publik yang berada di kawasan pesisir. Kerusakan yang terus berlangsung dalam dua dekade terakhir memperlihatkan bahwa penanganan yang ada belum cukup efektif.
Dampak abrasi tidak berhenti pada lingkungan fisik. Selvia menekankan bahwa persoalan ini berkaitan langsung dengan keselamatan Provinsi Bengkulu dalam jangka panjang. "Untuk abrasi sendiri, bahkan sampai beberapa tahun ke depan kita masih akan terus amati, karena ini berkaitan dengan keselamatan Provinsi Bengkulu itu sendiri," ujarnya.
Selain menggerus daratan, abrasi juga mengancam sektor-sektor penting seperti perikanan, pariwisata, dan permukiman. Masyarakat yang tinggal di pesisir menghadapi risiko kehilangan tempat tinggal dan mata pencaharian jika laju abrasi tidak terkendali.
Yayasan Genesis Bengkulu berkomitmen untuk terus memantau perubahan garis pantai secara berkala menggunakan citra satelit. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi perubahan secara detail dari waktu ke waktu, sehingga perkembangan abrasi dapat diantisipasi sejak dini.
Selvia mendorong keterlibatan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, akademisi, hingga masyarakat pesisir. Pendekatan kolaboratif dinilai mampu menghasilkan kebijakan dan tindakan yang lebih terukur serta berkelanjutan dalam menghadapi ancaman abrasi.