BENGKULU — Pemerintah memindahkan sebagian populasi badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, sebagai mitigasi ancaman erupsi dan tsunami Gunung Anak Krakatau. Langkah konservasi itu berjalan bersamaan dengan penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan oleh Kementerian ESDM sejak 12 Februari 2026.
Pemerintah menyiapkan habitat kedua bagi badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) di Alas Purwo. Tujuannya jelas: memecah ketergantungan spesies endemik itu pada satu lokasi tunggal di ujung barat Pulau Jawa. Jika terjadi bencana di Selat Sunda, populasi badak Jawa tidak lenyap sekaligus.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut kerentanan itu bukan skenario teoretis. Aktivitas seismik dan vulkanik di sekitar Ujung Kulon dinilai cukup tinggi untuk memaksa pemerintah bergerak.
"Di Ujung Kulon, ada suaka badak Jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak Jawa kita bisa punah," ujar Hashim dalam media briefing Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) di Antalya, Turki.
Alas Purwo dipilih sebagai lokasi populasi kedua karena karakter habitatnya dinilai mendekati Ujung Kulon, yakni kawasan hutan tropis dataran rendah dengan akses ke sumber air dan pakan alami. Pemindahan ini menambah lapisan pengamanan bagi satwa yang populasinya tinggal ratusan ekor.
Namun rencana itu tidak berdiri di ruang kosong. Sejumlah pengamat konservasi mempertanyakan kelayakan Alas Purwo sebagai habitat baru, termasuk kesiapan pakan, risiko penyakit, dan adaptasi satwa setelah dipindahkan.
Spekulasi soal relokasi menguat setelah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan. Penetapan itu tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten, yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 12 Februari 2026.
Pada peta lampiran keputusan tersebut, kawasan perairan sekitar TNUK ditandai warna krem sebagai WUP. Sementara daratan TNUK berada di luar area yang ditetapkan sebagai wilayah pertambangan. Peta itu juga memuat kategori Wilayah Pencadangan Negara (WPN) dengan arsiran merah dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Keputusan tersebut menetapkan tiga klasifikasi: WUP, WPR, dan WPN. WUP menjadi dasar bagi menteri atau gubernur menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) untuk mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, dan batuan. WPR menjadi dasar penerbitan izin pertambangan rakyat, sedangkan WPN dapat diusahakan lewat perubahan status menjadi Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).
Kepala Dinas ESDM Banten, Ari James Faraddy, memastikan kawasan TNUK sepenuhnya bebas dari aktivitas pertambangan karena berstatus wilayah konservasi. Menurutnya, status itu membuat seluruh kegiatan di dalam taman nasional diatur ketat.
"Secara regulasi kewilayahan, dapat dipastikan bahwa di wilayah TNUK tidak akan ada kegiatan pertambangan," kata Ari saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (17/11/2026).
Yang perlu dicatat, TNUK bukan hanya daratan. Berdasarkan peta wilayah kerja Balai TNUK yang diterbitkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan pada 2025, cakupan pengelolaan taman nasional ini meliputi perairan di sekitarnya. Total luasnya 105.694,46 hektare, terdiri dari sekitar 61.357 hektare daratan dan 44.337 hektare perairan.
Artinya, ada perairan yang masuk wilayah pengelolaan taman nasional sekaligus tercatat dalam peta WUP. Inilah titik yang memicu kekhawatiran: aktivitas tambang di perairan sekitar bisa berdampak pada ekosistem pesisir yang menopang kawasan konservasi.
Penetapan WUP tidak otomatis membuka jalan penambangan. Status itu merupakan bagian dari penataan wilayah dan baru menjadi dasar penetapan WIUP. Masih ada tahapan perizinan serta persyaratan lain yang harus dipenuhi sebelum usaha pertambangan bisa berjalan.
Dengan begitu, masuknya perairan sekitar Ujung Kulon dalam peta WUP belum bisa dibaca sebagai pemberian izin tambang. Namun bagi publik, kombinasi relokasi badak dan penetapan WUP di perairan yang sama tetap menimbulkan pertanyaan soal arah kebijakan pemerintah terhadap kawasan konservasi.
Relokasi badak Jawa ke Alas Purwo dan penetapan WUP di perairan Ujung Kulon adalah dua keputusan yang berjalan paralel. Keduanya menuntut penjelasan terbuka: sejauh mana kajian kelayakan habitat baru, dan seberapa ketat pengawasan agar perairan konservasi tidak berubah menjadi zona tambang.