BENGKULU — Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya mengawal tata kelola pemerintahan yang transparan dan taat aturan. Penegasan ini disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, H. Suharto, S.E., M.B.A., menyusul adanya potensi persoalan hukum dalam mekanisme penggeseran anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Suharto menyoroti pentingnya dasar hukum yang jelas dalam setiap langkah efisiensi maupun pergeseran anggaran. Menurutnya, tanpa payung hukum yang kuat, para pejabat dan mitra kerja pemerintah berisiko menghadapi masalah hukum di masa depan.
Politisi Partai Gerindra itu mengingatkan bahwa seluruh proses pembangunan dan penganggaran harus berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ia menekankan agar tidak ada tindakan yang bersifat prematur atau mendahului aturan yang ada.
"Kami ingin seluruh pelaksanaan pembangunan dan penganggaran memiliki payung hukum yang kuat. Jangan sampai ada tindakan yang mendahului aturan atau tidak transparan. Semua harus aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum," ujar Suharto dalam keterangannya, baru-baru ini.
Fraksi Gerindra DPRD Bengkulu juga menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum (APH) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Suharto mengingatkan seluruh jajaran pejabat di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk terus melakukan introspeksi diri.
Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam pemerintahan. Sikap ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pejabat politik agar tidak bermain-main dengan keuangan negara.
"Sesuai arahan dan mandat dari Bapak Prabowo Subianto, tugas kami di daerah adalah mengamankan, menjaga, dan memfasilitasi agar jalannya pemerintahan tetap bersih dan taat aturan. Kita semua harus patuh pada hirarki dan aturan yang berlaku demi kepentingan masyarakat Provinsi Bengkulu," tegasnya.
Suharto berharap seluruh elemen pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dapat bersinergi dengan baik. Sinergi ini dinilai penting untuk mengutamakan kepentingan publik serta menghindari praktik-praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara dan masyarakat.
Pengawasan yang ketat dari legislatif, lanjutnya, bukan dimaksudkan untuk menghambat jalannya pembangunan. Justru sebaliknya, pengawasan tersebut bertujuan memastikan setiap kebijakan yang diambil oleh eksekutif memiliki dasar hukum yang sah dan memberikan manfaat nyata bagi warga Bengkulu.
Komitmen ini sekaligus menegaskan posisi Fraksi Gerindra sebagai mitra kritis pemerintah daerah. Mereka ingin memastikan pembangunan di Provinsi Bengkulu tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga bersih dari potensi penyimpangan.